makna perang ideologi

Dari Kamus Wikipedia, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata tersebut diciptakan Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan ‘’sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, cara memandang segala sesuatu, akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau serangkaian ide yang dikemukakan kelas masyarakat dominan –walaupun minoritas– kepada seluruh anggota masyarakat yang mayoritas.

Ideologi juga dapat didefinisikan sebagai aqidah ‘aqliyah (akidah yang sampai melalui proses berpikir) plus aqidah naqliyah yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Di sini akidah ialah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan –di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan.

Dari definisi di atas, sesuatu bisa disebut ideologi jika memiliki dua syarat, yakni:

1. Ide yang meliputi aqidah ‘aqliyah dan aqidah naqliyah yang keduanya memberi jalan dan aturan bagi kehidupan dan masalah kehidupan. Jadi, ideologi harus unik karena harus bisa memecahkan problematika kehidupan.

2. Metode yang meliputi metode penerapan, penjagaan, dan penyebarluasan ideologi.

Jadi, ideologi harus khas karena harus disebarluaskan ke luar wilayah lahirnya ideologi itu. Jadi, suatu ideologi bukan semata berupa pemikiran teoretis seperti filsafat, melainkan dapat dijelmakan secara operasional dalam kehidupan. Menurut definisi kedua tersebut, apabila sesuatu tidak memiliki dua hal di atas, maka tidak bisa disebut ideologi, melainkan sekedar paham. Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.

Jadi, hakikat ”perang ideologi” dalam konteks ”perang melawan terorisme” seperti dimaksud AS dan sekutunya, termasuk di dalamnya aktor-aktor individu yang ada di Indonesia, dapat diartikan menjadi tiga hal yaitu:

1. perang terhadap sistem keyakinan, jalan hidup, dan sistem kehidupan;

2. perang terhadap pelaksanan dan penyebarluasan dari kosep-konsep pemikiran yang bersumber dari sistem keyakinan hidup;

3. ”pemusnahan” terhadap kelompok/individu yang melaksanakan dan memiliki pemikiran/ideologi yang bertentangan dengan ideologi dan kepentingan AS dan sekutunya.

Kepentingan ekonomi-politik

Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia memasuki era Perang Dingin antara Uni Soviet dan AS. Pada era ini, ada perlombaan persenjataan, perebutan pengaruh ideologi, dan peningkatan fungsi spionase (mata-mata/intrik intelijen) tanpa ada perang konvensional terbuka. Upaya lain yang tak kalah pentingnya adalah melalui tekanan ekonomi, pergerakan diplomatik, propaganda, dan bahkan pembunuhan.

Pada era Perang Dingin ini, kemampuan AS memanipulasi negara-negara Islam dan kelompok-kelompok Islam di dunia untuk berada di pihak mereka –dengan masuk dan menyusup serta memberikan simpati-simpati palsu yang pada dasarnya hanya menguntungkan kepentingan negara mereka sendiri– pada akhirnya mampu mengalahkan ideologi komunis Uni Soviet dan kroninya. Kepandaian kaum kapitalis pimpinan AS dalam membaca dan mempengaruhi berbagai aliran dan kelompok Islam –yang secara tegas dan nyata menentang ideologi komunis– memberikan keleluasaan kepada kaum kapitalis liberal untuk memperalat umat Islam dan negara-negara Islam sebagai ujung tombak melawan kaum komunis.

Setelah berakhirnya era Perang Dingin, dunia bipolar berubah menjadi unipolar. Pada masa ini terjadi transformasi radikal dalam tata hubungan Timur-Barat dan Barat-Islam. Berbagai bentuk keterbatasan AS membuat mereka memutar otak untuk dapat mempengaruhi dan memenangkan dominasi atas dunia. Maka metode yang efektif dan efisien untuk memenangkan dominasi ini adalah jalan propaganda.

Kerajaan ekonomi dunia yang dikuasai oleh AS tetap eksis dan bertahan dengan segala keterbatasan sumber daya alam yang mereka miliki. Filsafat ekonomi-politik neoliberalisme memandang manusia beserta seluruh aspeknya semata-mata sebagai homo economicus dan menetapkannya sebagai satu-satunya model yang mendasari tindakan relasi manusia.

Di antara propaganda mereka adalah senjata pemusnah massal yang dapat membahayakan dunia. Dengan alasan itu AS menginvasi Irak. Setelah Irak takluk, AS melakukan propaganda lanjutan dengan cara membayar dan menyogok koran-koran Irak melalui perusahaan Lincoln Group agar memberitakan bahwa pihaknya yang telah menjatuhkan kelompok-kelompok perlawan di Irak dan keberhasilan AS membangun kembali Irak. Lusinan artikel ditulis militer dan Departemen Pertahanan AS yang kemudian ”dipaksakan” dimuat di koran-koran Irak sebagaimana diungkap Los Angeles Time seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Propaganda yang akhir-akhir ini sering didengungkan AS dan kroninya adalah terorisme. Dibalik isu itu, sebenarnya tersembunyi ketakutan besar yaitu bangkitnya kekuatan khilafah Islam dan kekuatan ekonomi Cina dan India. Propaganda untuk menghambat bahkan menutupi perjuangan umat Islam semakin tampak jelas. Berbagai pemikiran tentang konsep Barat terhadap pandangan-pandangan Islam muncul. Ideologi Islam pun selalu dipertentangkan dengan berbagai pemikiran kapitalis liberal mereka.

Modus operandi ideologi yang digunakan untuk melemahkan lawan ideologi AS dan sekutunya adalah unifikasi dan fragmentasi. Yang pertama adalah menempatkan bahwa seolah-olah kaum kapitalis liberal beserta seluruh ideologinya adalah yang benar dan membawa misi Tuhan serta wajib disebarluaskan. Juga menempatkan ideologi selain kapitalisme liberal sebagai sebuah sistem yang jahat, kejam, tidak berperikemanusiaan, diktator, dan pengikut setan.

Hal itulah yang menjelaskan mengapa AS selalu memasukkan Irak dan Afghanistan –sebelum diinvasi– dan Iran ke dalam ”poros setan”. Hal ini pula yang menjawab mengapa George Walker Bush mengatakan ”Tuhan berbisik dan menyuruhnya berperang di Afghanistan dan Irak untuk mengakhiri tirani dan kediktatoran.”Modus operandi yang kedua adalah dengan memecah belah umat Islam sehingga muncullah kelompok-kelompok Islam dengan julukan moderat, liberal, kultural, radikal, fundamentalis dan sebagainya. Kelompok-kelompok Islam yang mendukung dan mengusung ideologi kapitalis liberal dimunculkan sebagai ‘Islam yang benar’, Islam yang sesungguhnya, dan Islam demokratis.

Corporatocracy

Dalam soal demokrasi ini ada fakta menarik yang perlu kita lihat sebagai contoh hipokrasi AS. Daniel Pipes, salah seorang arsitek perang Irak dan juru kampanye baru tentang demokrasi di Timur Tengah, mengatakan,”Amerika harus memperlambat proses demokrasi untuk mencegah pemerintahan Islam berkuasa di negara-negara Arab.”

AS khawatir jalan demokrasi akan membawa kemenangan bagi partai-partai Islam dan kekuatan Islam di Timur Tengah. Karena itu, AS lebih memilih menghentikan laju demokrasi yang akan memberikan kemenangan partai-partai Islam daripada ”menghormati” demokrasi yang mereka agung-agungkan. Rupanya, demokrasi bagi AS adalah demokrasi yang mendukung keberadaan sistem kapitalisme-liberal mereka. Di luar itu, jangan harap AS menganggap sebuah sistem sebagai sistem demokratis.

John Perkins dalam bukunya Confession of an Economic Hit Man menyebut dengan tepat istilahnya sebagai corporatocracy. Yaitu demokrasi yang menjadi penopang kekuasaan perusahaan-perusahaan AS untuk menghisap kekayaan negara-negara seperti Indonesia dan menindas mayoritas umat.

Dalam konteks perang ideologi dan memapankan kepentingan ekonomi politik AS ini pula, upaya untuk mengubah kurikulum pesantren yang didanai AS sebesar 157 juta dolar AS, menjadi hal yang patut diwaspadai. Karena perang ideologi tersebut telah secara jelas menempatkan para pejabat dan sebagian kelompok elite di Indonesia menjadi ”antek AS”, baik secara sukarela maupun karena ”terpaksa”.

Penghembusan isu teroris ini selalu mendominasi seluruh kegiatan umat Islam. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan umat Islam dapat dibatasi, sehingga prinsip kapitalisme dan liberalisme yang dianut AS dapat semakin leluasa merasuk ke negara-negara Islam. Karena tidak adanya kontrol secara sistematis dari para pemuka agama Islam, dengan mudah AS menguasai umat Islam terutama di Indonesia. Dengan demikian, AS dengan mudah mempertahankan ”kerajaan ekonomi”-nya yang menggunakan sistem jahiliyah dan zalim.
Melakukan perlawanan terhadap sistem yang jahil dan zalim secara membabi buta dengan menebar bom di mana-mana tidak menyelesaikan masalah, malah justru merugikan umat dan negara-negara ketiga secara keseluruhan. Bukankah sistem jahiliyah dan zalim menghendaki kita terjebak dalam kesesatan sehingga gampang digiring ke jurang kehancuran dan ladang pembantaian? Perlawanan terhadap sistem jahiliyah dan zalim harus dilakukan melalui pemikiran yang konsepsional dan melalui tindakan yang strategis, agar tidak menjatuhkan korban sia-sia dan mubazir. []