jika dalihnya utk membayar pegawai yg bekerja kpd pemerintah (bisa di bilang pns), membangun infrastruktur dan fasilitas memadai lainnya, lalu bagaimana dgn pengemis, karyawan swasta, tukang becak yg notabene bukan sbg abdi pemerintah secara langsung tetapi juga warga negara apakah harus di nomor duakan? dlm arti tidak mendapat bagian dari pendapatan pajak yg diterima pemerintah. seharusnya penguasa harus memberikan noble penghargaan kepada pengemis, tukang becak, tukang sayur, buruh pabrik, buruh bangunan atas jasanya yg tak kenal lelah sudah membayar pajak setiap hari kepada pemerintah. beda halnya dgn pegawai negeri, mereka mendapatkan penghasilan (gaji) yg justru di kembalikan dlm bentuk pajak --apa pun itu bentuknya.
kawan-kawan bisa menjumpai pajak dlm kehidupan sehari-hari. bangun pagi kita menghadapi sarapan mi goreng yg harganya bukan premium lagi (harga langsung produsen) tetapi sudah di bebankan dgn pajak, menggunakan sikat & pasta gigi yg telah di bebankan pajak, mandi pun masih menggunakan sabun dan shampo yg didlmnya udah dibebankan pajak. seluruh kehidupan kita telah di bebankan dgn pajak, bahkan jika kamu makan di warung murah sekali pun itu juga sudah di bebankan ke pajak, mulai dari antar jemput bahan baku (bensin, solar de el el), alat-alat dapur utk mengolah bahan pangan itu pun tidak lepas dari pajak.
seluruhnya sudah di bebankan ke rumusan pajak pertambahan nilai, belum lagi hal lainnya. maka pantas jika pemerintah kita hampir 90 persennya dihidupi oleh rakyatnya sendiri melalui instrumen pajak, dari baju presiden, rumah, mobil, perkakas dapur, perabot rumah tangga, naik ke tempat tidur dan dandanan istri presiden pun di biayai oleh pajak yg di bayarkan oleh rakyat.
regulasi semacam ini lah yg membuat pemerintah masih eksis hingga detik ini. saya saja yg tidak akan membuat NPWP kapan pun tidak akan membayarkan pajak itu sampai pemerintah memberikan transparansi data kemana uang saya akan digunakan, walau pun sebenarnya saya makan dan minum sudah di bebankan ke pajak.. aarghhhh. inilah contoh negara neo-liberalisme yg tengah meluncur ke negara feodal, negara yg tidak mengakui batas-batas dan norma-norma --sekali pun legislatornya orang yg memiliki agama--, bagaimana pun juga fakta keekonomian rakyat sangatlah sedikit, tidak semua memiliki akses data kemana hendak mencari sesuap nasi yg murah karena toh seluruhnya sudah sangat "diberatkan" oleh pajak.
padahal, sumberdaya alam yg dimiliki indonesia sangat mungkin utk menutupi bahkan menutupi alokasi pajak yg dibayarkan rakyat. mirisnya, penguasa tiran ini justru menjual aset sumberdaya terpenting itu utk asing, bagaimana hendak memakmurkan dan mensejahterakan rakyat kalau fakta seperti ini justru dibebankan kepada rakyat melalui regulasi pajak yg sangat tidak masuk akal. []
Tidak ada komentar:
Posting Komentar